Portal Informasi Kota Metro
 KOTA METRO Lampung termasuk diantara sejumlah kota diseluruh penjuru negeri yang meraih penghargaan Adipura karena berhasil menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, kelestarian dan keserasian lingkungan. Penghargaan yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, tentu sangat terkait dengan sukses kepemimpinan walikotanya.

Walikota yang berhasil menciptakan keserasian dan keindahan lingkungan kota patut diacungi jempol. Kenapa begitu? pasalnya penghargaan Adipura bukan sembarang hadiah.
Agenda Kota Metro
  • Sabtu 20 Dec 2014 / 00:00
    • Wisuda di Lingkungan Yayasa...Moore

Dinas Sosial, Tanaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

Diposting oleh , Tanggal 16-04-2012 dan waktu 09:16:58 dan Telah dibaca Sebanyak 5799 Kali

                                                                                                    
                                                                           GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL,
                                                                   TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
                                                                                                KOTA METRO

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 disebutkan Tugas Pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.
Fungsi
Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 adalah :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Ketenagakerjaan Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial,  Penempatan dan Pelatihan, Pengawasan Hubungan Industrial, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Penempatan dan Pelatihan, Pengawasan Hubungan Industrial, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.
  4. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas.
  5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dibantu oleh 1 orang Sekretaris, dan 4 orang Kepala Bidang yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing yaitu sebagai berikut :

Sekretariat
Tugas :
Melaksanakan penyusunan perencanaan, penataausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai   fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
  3. Penatausahaan keuangan.
  4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh :

  1. Sub Bagian Perencanaan.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


Bidang Sosial
Tugas :
Melaksanakan pembinaan organisasi dan pengembangan kelembagaan, bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta rehabilitasi sosial.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Sosial.
  2. Pelaksanaan usaha penyantunan penderita cacat.
  3. Penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban bencana alam.
  4. Penyelenggaraan usaha penanggulangan gangguan sosial.
  5. Penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan pada organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan masyarakat.
  6. Pembinaan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat.
  7. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
  8. Pelaksanaan usaha rehabilitasi tuna susila, tuna wisma, korban narkotika, bekas hukuman serta pengemis.
  9. Pelaksanaan usaha pencegahan meluasnya masalah tuna susila.
  10. Pelaksanaan usaha pelayanan dan bantuan sosial bagi anak yatim piatu, orang terlantar, terbelakang, putus sekolah, anak nakal, fakir miskin dan keluarga retak.
  11. Pemberian pelayanan di bidang sosial.
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Sosial dibantu   oleh :

  1. Seksi Bina Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan.
  2. Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
  3. eksi Bina Rehabilitasi Sosial.


Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Tugas :
Melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan pendataan pencari kerja dan pengangguran.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja.
  2. Melaksanakan bimbingan terhadap lembaga latihan kerja swasta dan menerapkan sistem pemagangan guna meningkatkan produktifitas.
  3. Penyusunan dan perencanaan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
  4. Penyusunan standarisasi pelatihan dengan menyusun uji kompetensi.
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Sosial dibantu   oleh :

  1. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
  2. Seksi Pelatihan dan Pendaftaran Transmigrasi
  3. Seksi Pendataan dan Pencari Kerja

Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial
Tugas :
Melaksanakan pengawasan norma dan syarat kerja di perusahaan serta membina hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengawasan dan hubungan industrial.
  2. Penyelesaian perselisihan perusahaaan dan penetapan kesejahteraan purna kerja.
  3. Mengadakan inventarisir jumlah purna kerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) dan kecelakaan kerja di perusahaan.
  4. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penciptaan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha.
  5. Pelaksanaan penyidikan terhadap norma dan syarat-syarat kerja.
  6. Pelaksanaan pembinaan kepada perusahaan yang melanggar UU ketenagakerjaan.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.   

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial dibantu oleh :

  1. Seksi Pengawasan.
  2. Seksi Hubungan Industrial
  3. Seksi Pengupahan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Tugas pokok :
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keterampilan dan perlombaan, ketahanan dan budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
  2. Penyusunan rencana pelaksanaan program, penyusunan bahan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat.
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan yang masuk kelurahan dan pengembangan prakarsa serta swadaya gotong royong.
  4. Pengevaluasian pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan kelurahan, pembinaan latihan masyarakat kelurahan, pembinaan sosial budaya, usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
  5. Pengkoordinasian lembaga ketahanan masyarakat kelurahan/LPM agar lebih baik.
  6. emberdayaan teknologi tepat guna bagi masyarakat kelurahan.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh :

  1. Seksi Bina Keterampilan dan Perlombaan.
  2. Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
  3. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.


Struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.
 
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO





 
2.2.    Sumber Daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan  Masyarakat Kota Metro

         Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota   Metro     Nomor 07 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010  tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Adapun gambaran masa kini sumber daya yang tersedia pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro.


Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Eselonering
Tahun 2011

     

 No.    Eselon
  Jabatan Tersedi   Jenis kelamin    Jumlah Terisi
   
     Laki- Laki    Perempuan  
 1
Eselon II-b            1
          1
           -              1
 2 
Eselon III-a            1           -
           1              1
  3
Eselon III-b  
           4           2            1
             3
  4
Eselon IV-a           15           5
           6
           11
 5 
Staf               -          11            9            20
 6
Tenaga Honorer              -            1            -              1
  7
Tenaga Magang             -            1            -              1
  Jumlah                            21           12
            38

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, jumlah pegawai pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro antara pegawai laki-laki dan perempuan cukup seimbang, termasuk yang menduduki eselonering. Sedangkan untuk kebutuhan staf masih mengalami kekurangan dengan perbandingan 15 jabatan eselon IV dengan staf hanya 20 orang, setidaknya 1 eselon IV memiliki 2 orang staf.
Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
Tahun 2011

 

 No  ESELON
 Jenis Kelamin
   Jumlah  %
     Laki-Laki  Perempuan  1  2,63
 1  S-2  1  -    
 2  S-1/D-IV  11  10  21  52,63
 3  Sarjana Muda/D-III
 1  1  2  5,27
 4  SLTA  6  6  12  34'21
 5  SLTP  1  -  1  2,63
 6  SD  1  -  1  2,63
  Jumlah
21 17
  38  

      

Tingkat pendidikan Pegawai pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 diatas, menunjukkan jenjang pendidikan dan kapasitas Sumber Daya Manusia pada dinas ini cukup tinggi, terlihat dari pegawai yang mengenyam pendidikan pada jenjang S-1/D-IV lebih dari 50%. Harapannya dengan Sumber Daya Manusia yang cukup tinggi jenjang pendidikannya akan memberikan kapasitas yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan dalam bidang sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Berdasarkan
Diklat Penjenjangan
Tahun 2011

 No Diklat  Jumlah
 1  diklat pim -II
 -
 2  diklat pim-III
 3
 3  diklat -IV
 12
   jumlah  15

 Berdasarkan tabel 2.3 diatas, untuk pegawai yang memiliki eselon belum seluruhnya mengikuti Diklat Pim yang sesuai dengan eseloneringnya. Untuk Diklat Penjenjangan yang belum diikuti oleh pejabat dilingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro untuk Diklat Pim Tk. II sebanyak 1 orang, Diklat Pim III sebanyak 2 orang dan Diklat Pim IV berjumlah 2 orang.

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro


Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam menjalankan aktivitas dan pelayanan terhadap masyarakat memerlukan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya lain termasuk sarana dan prasarana. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro berjumlah 38 orang sebagaimana pada tabel 2.1 belum cukup maksimal, karena dengan perbandingan jumlah eselon IV yang berjumlah 15 orang idealnya memiliki 2 sampai 3 staf pelaksana untuk menunjang pekerjaan pada seksinya masing-masing. Kenyataannya pada saat ini staf pada masing-masing seksi hanya 1 orang dan bahkan ada yang tidak memiliki staf, hal tersebut mengakibatkan tersendatnya pelayanan terhadap masyarakat. Kendala lain menyangkut Sumber Daya Manusia adalah keahlian dan keterampilan staf masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang masing-masing agar dapat berkompeten dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat memerlukan sarana dan prasarana pendukung, seperti meja kerja, kursi, ruang kerja yang pengap dan sempit merupakan salah satu masalah yang turut mempengaruhi kenyamanan bekerja, sehingga memerlukan perbaikan untuk masa yang akan datang.
Pelayanan yang diberikan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro pada masyarakat secara luas pada saat ini diantaranya :
1.    Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu

a.    Obyek :

Keluarga Tidak Mampu (Keluarga Miskin) yang tujuannya memberikan Rekomendasi untuk pelayanan kesehatan dan mendapatkan keringanan/pembebasan biaya pengobatan.

b.    Persyaratan

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang di ketahui oleh Camat
  2. Foto Copy KTP
  3. Foto Copy Kartu Keluarga

2.    Pelayanan Orang Terlantar

a.    Obyek :
Orang yang mendapatkan keterangan dari kepolisian diwilayah Kota Metro, karena musibah (penipuan, kecopetan/kecurian) dan kehabisan bekal yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan ketujuannya.  .
b.    Persyaratan
Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian.

3.    Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning (AK 1)
a.    Obyek :

Para Pencari Kerja. 

b.    Persyaratan

  1. Fotokopi Ijazah
  2. Fotokopi KTP
  3. Pas Foto.

Pelayanan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja
Persyaratan

  1. Foto Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi berwenang.
  2. Daftar nama dilengkapi dengan riwayat hidup penanggungjawab LPK.
  3. Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan.
  4. PasPhoto 3 x 4 cm berwarna 2 lembar.
  5. Permohonan yang diketahui oleh Lurah.
  6. Foto Copy KTP pemilik.
  7. Status Tanah.
  8. Persetujuan lingkungan bila diperlukan.
  9. Izin mendirikan bangunan (IMB).
  10. Program pelatihan berbasis kompetensi.
  11. Profil LPK (Struktur organisasi, Alamat, Telefon dan Faksimili).

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro

a.    Tantangan
Rasa tidak percaya (pesimis) sebagian masyarakat terhadap program pemerintah yang di laksanakan.    
Keterbatasan kemampuan manajerial dan kecakapan teknis masyarakat untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.
Dalam melaksanakan program pemerintah khususnya yang bersumber dari dana APBN membutuhkan Dana Pendamping

b.    Peluang
Dukungan Program dan Dana Pemerintah Pusat ke Daerah.
Potensi masyarakat yang masih dapat dikembangkan dan di maksimalkan.
Dukungan dari tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Peran Tenaga PSM,  LPM dan Unsur Masyarakat.
Peluang pasar dan pasar kerja yang tinggi.

 Lampiran 1    : PROSEDUR PELAYANAN
                                                       IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA



 


Kepala Dinas Sosial,  Tenaga Kerja
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Metro,


Drs. DJOHAN STEVEN
Pembina Tk. I
NIP. 195706071983031008

Lampiran 2    : PROSEDUR PELAYANAN
                                                       PEMBUATAN KARTU KUNING (AK I)
                                                    
                                                     WAKTU 10 MENIT SELESAI

 


Kepala Dinas Sosial,  Tenaga Kerja
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Metro,


Drs. DJOHAN STEVEN
Pembina Tk. I
NIP. 195706071983031008

Lampiran 3    : PROSEDUR PELAYANAN
                                                       REKOMENDASI PASPORT BAGI CALON TKI



 


Kepala Dinas Sosial,  Tenaga Kerja
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Metro,


Drs. DJOHAN STEVEN
Pembina Tk. I
NIP. 195706071983031008

 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
POKMAS PPM TAHUN 2012

I.Sosial Budaya (Non Kontruksi)

    Dokumen yang harus dilampirkan dalam proposal pengajuan dana sebagai berikut :

  1. Surat permohonan pengajuan dana dengan menyebutkan nomor rekening POKMAS.
  2. Surat Keputusan Lurah tentang pembentukan POKMAS.
  3. Rencana penggunaan dana.
  4. SK Kepengurusan organisasi yang diketahui Lurah.
  5. Berita acara penggabungan POKMAS (bila terjadi penggabungan pekerjaan POKMAS).
  6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) materai 2 (dua) lembar @ 6.000,-.

Sosial Budaya (Konstruksi)
    Dokumen yang harus dilampirkan dalam proposal pengajuan dana sebagai berikut :
A.Pencairan dana Tahap I :

  1. Surat permohonan pengajuan dana dengan menyebutkan nomor rekening POKMAS.
  2. Surat Keputusan Lurah tentang pembentukan POKMAS.
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  4. Berita acara penggabungan POKMAS (bila terjadi penggabungan pekerjaan POKMAS).
  5. Gambar teknis.
  6. Peta lokasi.
  7. Foto copy rekening POKMAS.
  8. Foto – foto 0%.
  9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) materai 2 (dua) lembar @ 6.000,-

B.    Pencairan dana Tahap II :

  1. Surat permohonan pengajuan dana dengan menyebutkan nomor rekening POKMAS.
  2. Rencana penggunaan dana Tahap II.
  3. Foto – foto pelaksanaan Tahap I yang diambil dari arah yang sama ketika 0%.
  4. SPJ Tahap I.
  5. Surat pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan (minimal 30%).
  6. Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan SPJ Tahap II.

C.    Pencairan Tahap III :

  1. Surat permohonan pengajuan dana dengan menyebutkan nomor rekening POKMAS.
  2. Rencana penggunaan dana Tahap III.
  3. SPJ Tahap II.
  4. Surat pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan (minimal 60%).
  5. Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan SPJ Tahap III dengan dilengkapi foto-foto pelaksanaan pekerjaan 100% yang diambil dari arah yang sama ketika 0%.

Catatan : Persyaratan lengkap langsung diproses dalam waktu ± 30 menit.

ALUR PROSES PENCAIRAN DANA
 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (POKMAS)







    
I.    TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan  pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi;
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Penempatan dan Pelatihan, Pengawasan Hubungan Industrial, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Penempatan dan Pelatihan, Pengawasan Hubungan Industrial, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi;
  4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  3. Penatausahaan keuangan;
  4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pelaporan lingkup dinas;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi : rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja) dan perencanaan dinas lainnya;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup dinas dan laporan dinas lainnya;
  5. Membina penyelenggaraaan fungsi perencanaan dan pelaporan dinas
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.


Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan lingkup dinas;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
  4. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
  5. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
  6. Menyusun laporan keuangan dinas, meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian  lingkup dinas;
  2. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
  3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
  4. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset dinas;
  5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  6. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
  7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
  8. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

BIDANG SOSIAL

Bidang Sosial mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan organisasi dan pengembangan kelembagaan, bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta rehabilitasi sosial.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial menyelenggarakan  fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Sosial;
  2. Pelaksanaan usaha penyantunan penderita cacat;
  3. Penyelengaraan pemberian santunan kepada korban bencana alam;
  4. Penyelenggaraan usaha penanggulangan gangguan sosial;
  5. Penyelengaraan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan pada organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan masyarakat;
  6. Pembinaan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat;
  7. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan social;
  8. Pelaksanaan usaha rehabilitasi tuna susila, tuna wisma, korban narkotika, bekas hukuman serta pengemis;
  9. Pelaksanaan usaha pencegahan meluasnya masalah tuna susila;
  10. Pelaksanaan usaha pelayanan dan bantuan sosial bagi anak yatim piatu, orang terlantar, terbelakang, putus sekolah, anak nakal, fakir miskin dan keluarga retak;
  11. Pemberian pelayanan di bidang sosial;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan

Seksi Bina Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan organisasi dan pengembangan kelembagaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis  dibidang pembinaan organisasi dan pengembangan kelembagaan;
  2. Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan CSR;
  3. Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada panti-panti sosial serta organisasi sosial;
  4. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan tentang kesejahteraan sosial terhadap masyarakat;
  5. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bantuan terhadap remaja / pemuda karang taruna dan pekerja sosial masyarakat;
  6. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat penitipan anak dan PAUD;
  7. Melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan dan pelestarian nilai-nilai kejuangan/kepahlawanan;
  8. Melaksanakan kegiatan hari-hari besar nasional;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas, melaksanakan bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  2. Melaksanakan penyantunan dan pemberian bantuan bagi korban bencana;
  3. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;
  4. Memberikan rekomendasi keringanan biaya bagi orang yang tidak mampu dalam pelayanan kesehatan serta pelayanan bantuan terhadap orang terlantar;
  5. Melakukan pemetaan kemiskinan;
  6. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan;
  7. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin /keluarga kurang mampu;
  8. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Seksi Bina Rehabilitasi Sosial.

Seksi Bina Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan rehabilitasi sosial, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang bina rehabilitasi sosial;
  2. Melaksanakan usaha rehabilitasi tuna susila, tuna wisma, korban narkotika, eks narapidana, gelandangan dan pengemis;
  3. Menyelenggarakan pembinaan bagi penyandang cacat;
  4. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
  5. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada para lanjut usia;
  6. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada anak-anak terlantar, anak jalanan dan keluarga bermasalah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.


BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA

Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan pendataan pencari kerja dan pengangguran.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan  fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja;
  2. Pelaksanaan bimbingan terhadap lembaga latihan kerja swasta dan menerapkan sistem pemagangan guna meningkatkan produktivitas;
  3. Penyusunan dan perencanaan  penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
  4. Penyusunan standarisasi pelatihan kerja dengan menyusun uji kompetensi;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja melaksanakan pelayanan terhadap pencari kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja;
  2. Melaksanakan pelayanan terhadap pencari kerja dengan memberikan kartu kuning (AK.I);
  3. Memberikan informasi lowongan kerja kepada masyarakat pencari kerja;
  4. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun di luar hubungan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna;
  5. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna dan penggunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat Memberikan rekomendasi perpanjangan izin tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP);
  6. Memberikan rekomendasi terhadap penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN);

Memberiakan bimbingan dan rekomendasi terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS);
Memberikan  bimbingan dan rekomendasi izin terhadap lembaga bursa kerja;
Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara serta bimbingan penerapan analisis jabatan kepada instansi pemerintah, perusahaan, lebaga pelatihan swasta dan lembaga lainnya;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Seksi Pelatihan dan Pendaftaran Transmigrasi

Seksi Pelatihan dan Pendaftaran Transmigrasi mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta maupun lembaga pelatihan kerja pemerintah, atau pelatihan ditempat kerja dan pemagangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan pendaftaran transmigrasi;
  2. Menyusun rencana dan program pelatihan kerja untuk diarahkan, membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan;
  3. Melaksanakan bimbingan terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja;
  4. Melaksanakan bimbingan terhadap pelatihan kerja dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan duania usaha, baik didalam maupun diluar hubungan kerja;
  5. Membina, mengawasi, memberi rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
  6. Melaksanakan pendataan dan pembinaan calon transmigran lokal dan antar daerah;
  7. Memberikan tanda pendaftaran kegiatan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan instansi pemerintah;
  8. Mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja yang telah selesai mengikuti pelatihan kerja;
  9. Menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis, baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
  10. Melakukan urusan publikasi dan penyuluhan di bidang transmigrasi;
  11. Meniliti kelengkapan administrasi calon transmigrasi;
  12. Melakukan inventarisasi calon transmigran dan mengklarifikasi menurut jenis-jenis transmigrasi;
  13. Melaksanakan seleksi terhadap calon transmigrasi yang sudah terdaftar untuk ditetapkan menjadi calon transmigran;
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Seksi Pendataan dan Pencari Kerja.

Seksi Pendataan dan Pencari Kerja mempunyai tugas, mendata lowongan yang ada di perusahaan, mendata jumlah tenaga kerja, mendata pencari kerja serta menginformasikan pencari kerja, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pencari kerja;
  2. Mendata kebutuhan tenaga kerja di perusahaan;
  3. Mendata jumlah pencari kerja dengan latar pendidikan beraneka ragam;
  4. Mendata jumlah pengangguran yang ada;
  5. Mendata jumlah pencari kerja;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

BIDANG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas, mengadakan pengawasan norma dan syarat kerja di perusahaan serta membina hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pengawasan dan hubungan industrial menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengawasan dan hubungan industrial;
  2. Penyelesaian perselisihan perusahaan dan penetapan kesejahteraan purna kerja;
  3. Pengadaan  inventarisir jumlah purna kerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) dan kecelakaan kerja di perusahaan;
  4. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penciptaan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha;
  5. Pelaksanaan  penyidikan terhadap norma dan syarat-syarat kerja;
  6. Pelaksanaan pembinaan kepada perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap wajib lapor ketenakerjaan di perusahaan.
  3. Melakukan pengawasan terhadap Upah Minimum Regional (UMR).
  4. Melakukan pengawasan terhadap kesejahteraan pekerja cuti, dan jamsos serta hari-hari besar keagamaan.
  5. Melakasanakan pengawasan dan bimbingan pencegahan terhadap kecelakaan kerja.
  6. Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan pesawat uap, ketel uap, pesawat lift, elevator, instalasi listrik, penyalur petir, instalasi penanggulangan kebakaran, konstruksi bangunan dll;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Seksi Hubungan Industrial

Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas, membina dan membimbing terhadap perusahaan serta menjadi terjalinnya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial;
  2. Melaksanakan bimbingan terhadap materi perjanjian kerja;
  3. Melaksanaan pembinaan terhadap serikat pekerja buruh, organisasi, pengusaha, lembaga kerja sama BIPARTIT dan TRIPARTIT;
  4. Melaksanakan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara BIPARTIT;
  5. Melaksanakan pembinaan dan pembentukan Koperasi Pekerja;
  6. Memberikan penyuluhan untuk pembentukan PP/PKB/Koperasi Pekerja dan Jamsos kepada perusahaan;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Seksi Pengupahan

Seksi Pengupahan mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan norma kerja yang ada di perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  ketenagakerjaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengupahan;
  2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunana teknis norma ketenagakerjaan;
  3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan teknis norma ketenagakerjaan;
  4. Melaksanakan dan menyiapakan bahan pengawasan norma ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan, upah, perlindungan Jamsostek, Perlindungan Tenaga Kerja Anak dan Perempuan, Tenaga Kerja Asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat;
  5. Melaksanakan dann menyiapkan bahan penyusunana inventarisasi data ketenagakerjaan;
  6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan;
  7. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi penindakan tentang awal pelanggaran norma ketenagakerjaan;
  8. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
  9. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan hasil pemeriksaan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja untuk di tindaklanjuti;
  10. Melaksanakan dan menyiapkan bahan tindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan ketenagakerjaan;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.


BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan dan pengembangan keterampilan dan perlombaan, ketahanan dan budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
  2. Penyusunan rencana pelaksanaan program, menyusun bahan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan yang masuk kelurahan dan pengembangan prakarsa serta swadaya gotong royong;
  4. Pengevaluasian pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan kelurahan, pembinaan latihan masyarakat kelurahan, pembinaan sosial budaya, usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  5. Pengkoordinasian lembaga ketahanan masyarakat kelurahan/LPM agar lebih baik;
  6. Pemberdayaan teknologi tepat guna bagi masyarakat kelurahan;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Ketrampilan dan Perlombaan.

Seksi Bina Ketrampilan dan Perlombaan mempunyai tugas,  melaksanakan bina keterampilan dan perlombaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang bina ketrampilan dan perlombaan;
  2. Melaksanakan lomba keluarahan;
  3. Mendata warga miskin (IDT, Pra-KS dll);
  4. Melaksanakan pembinaan pokjanal teknologi tepat guna;
  5. Membuat profil kelurahan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat

Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas, melakukan upaya ketahanan masyarakat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan sosial budaya;
  2. Melaksanakan pemberian dan pembinaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
  3. Melakukan pembinaan lembaga yang ada dikelurahan (PKK, LPM, Posyandu dll);
  4. Melaksanakan pelatihan kader-kader;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas, melaksanakan usaha pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan ekonomi masyarakat;
  2. Melaksanakan pendataan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat kelurahan;
  3. Menginventarisir tenaga kerja baik pengangguran baik tenaga kerja yang telah mempunyai usaha dan tenaga kerja yang telah mendapatkan kursus keterampilan.
  4. Mengadakan pendataan perumahan dan lingkungan kelurahan, terutama penerima bantuan program pembangunan perumahan lingkungan desa terpadu (P2 LDT).
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.


VISI DAN MISI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Tahun 2011-2015.

a.    VISI

Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro dalam upaya membangun Kota Metro pada Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk RPJMD selama 5 (lima) Tahun ke depan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Metro. Dengan mengacu pada Visi Kota Metro Tahun 2010-2015 “Terwujudnya Kota Pendidikan yang Unggul dengan Masyarakat yang Sejahtera”, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Tahun 2011-2015 memiliki visi “Masyarakat Berkeadilan Sosial, Berdaya Saing dan Tenaga Kerja yang Profesional”.
Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro diatas memiliki makna :
Berkeadilan sosial bermakna masyarakat yang mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya.
Berdaya saing bermakna masyarakat yang memiliki kemampuan dan mandiri.
Tenaga Kerja Profesional bermakna tenaga kerja yang memiliki keterampilan (skill) sesuai dengan bidang dan disiplin ilmunya.

b.    MISI

Untuk mengimplementasikan visi di atas maka diwujudkan dalam bentuk misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
Misi 1      :    Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
Misi 2      :    Memberdayakan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu.
Misi 3      :    Meningkatkan partisipasi lembaga-lembaga kemasyarakatan, swadaya gotong-royong masyarakat, dalam             aspek            ekonomi, sosial budaya dan sumber daya alam.
Misi 4      :    Pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
Misi 5      :    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional dalam menghadapi era globalisasi.
Misi 6      :    Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta hubungan industrial sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan.


STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA METRO

Daftar Pejabat Struktural
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro

 No.
   Nama
 Pangkat/Golongan         Jabatan
 1  2  3  4
 1 Drs. DJOHAN STEVEN
195706071983031008
Pembina Tingkat I
IV b
Kepala Dinas
 2 Dra. SARI WAHYU
196403111992032004
Pembina Tingkat I
IV b
Sekretaris
 3 ROSDIANA, SH
196406081989032006 
Pembina Tingkat I
IV b
Kabid. Sosial
 4 Drs. ZAINAL ARIFIN
195703271981031001
Pembina Tingkat I
IV b
Kabid. Pengawasan dan Hubungan Industrial
 5 Drs. YUSUF EFENDI
196202051994031004
Pembina
IV a
Kabid. Pemberdayaan Masyarakat
 6 Dra. ROSITA
197003151990032001
 Pembina
IV a
Kabid. Penempatan dan Pelatihan
 7 SRI APRILNO
195804271980101001
Penata Tingkat I
III d  
Kasi. Bina Keterampilan dan Perlombaan
 8 HERI HERWAN, S.Sos
195908281983031016
Penata Tingkat I
III d
Kasi. Pengawasan
 9  WASILA YULINAWATI
195909051983032006
Penata Tingkat I
III d 
Kasubbag. Perencanaan
 10 TRI JUNIWATI, SmHk
196006141986032003
Penata Tingkat I
III d
Kasubbag. Keuangan
 11 MUHAMAD ZAINI
196108151983031012
Penata Tingkat I
III d
Kasi. Pendataan dan Pencari Kerja
 12 Dra. AMINAH
196203261985032002
Penata Tingkat I
III d
Kasi. Bina Organisasi & Pengembangan  Kelembagaan
 13 DENNY FERDINAN S. RAYA, SH
196312221994031004  
  Penata Tingkat I
III d 
Kasi. Bantuan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan
 14 WIWIK SETYORINI, AKS
197209051999032004
Penata Tingkat I
III d
Kasi. Bina Rehabilitasi Sosial
 15 SANIMIN, S.Pd
196207021986031005
Penata
III c
Kasi. Pelatihan dan Pendaftaran Transmigrasi
 16  IRIANDRI, BBA
196312201990121001
Penata
III c
Kasi. Pengupahan
 17 AGUS SETIONO, S.IP
196401011986011007
Penata
III c
Kasi. Hubungan Industrial
 18 JAHRAB, S.IP
196401041986022004
Penata
III c 
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 19  SUHARTI, S.Pd
196511241986032004
   
Penata
III c 
Kasi. Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 20  DYAH SUKMAWATI, S.Ag
197611082002122003 
Penata
III c
Kasi. Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat
 21  CHAIRUDDIN OMPUMONA, SE
197311272002121004   
Penata
III c 
Kasi. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

              
       
       
 
     
     
     
    
  
    
 






 

 

 

 

 

 

 

0vZbf
 


Halaman : 1 Next->
Agenda SKPD
Pencarian Data
Kata Kunci :

Jenis Data :

Statistik Pengunjung
Online : 2 Users
Tot Hits : 1424721 Hits
Hari Ini : 496
Kemarin : 2004
Bulan Ini : 35460
Tahun Ini : 436868
Total : 1088301
Berita : 199
Artikel : 11
Komentar : 214
Gall Foto : 105
File : 60
Halaman : 139
Jajak Pendapat
Polling Management
Bagaimanakah pendapat anda tentang penyampaian informasi Pemerintah Kota Metro melalui website in
Sudah memenuhi harapan pengunjung
470(24.5%)
TOTAL1921