Portal Informasi Kota Metro
 KOTA METRO Lampung termasuk diantara sejumlah kota diseluruh penjuru negeri yang meraih penghargaan Adipura karena berhasil menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, kelestarian dan keserasian lingkungan. Penghargaan yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, tentu sangat terkait dengan sukses kepemimpinan walikotanya.

Walikota yang berhasil menciptakan keserasian dan keindahan lingkungan kota patut diacungi jempol. Kenapa begitu? pasalnya penghargaan Adipura bukan sembarang hadiah.
Agenda Kota Metro
  • Kamis 23 Oct 2014 / 00:00
    • Peringatan Hari Pangan Sedu...Moore

SEKRETARIAT DAERAH

Diposting oleh , Tanggal 10-05-2012 dan waktu 08:56:00 dan Telah dibaca Sebanyak 5481 Kali

     SEKRETARIAT DAERAH METRO

 Alamat : Jl. Jenderal AH. Nasution No.03 Kota Metro Kode Pos. 34111

 

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.    ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pemerintahan,  kesejahteraan rakyat dan protokol.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan,  kesejahteraan rakyat  dan protokol;
  2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat  dan protokol;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat  dan protokol;
  4. Pengkoordinasian dan pembinaan kepada organisasi politik dan organisasi masyarakat;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1    BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan  penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum, bina otonomi dan kerjasama daerah serta pembinaan kecamatan dan kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, pertanahan dan kerjasama;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain dibidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, pertanahan dan kerjasama;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, pertanahan dan kerjasama;
  4. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pembinaan pemerintahan umum, bina otonomi dan kerjasama daerah, pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  5. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan umum, bina otonomi dan kerjasama daerah serta pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  6. Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi instansi vertikal oleh Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;
  7. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan otonomi daerah;
  8. Pengumpulan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.1    Sub Bagian Pemerintahan Umum

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum dan pertanahan, dengan penjabaran tugas sebagai  berikut :
  1. Menyusun bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengawasan, ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pertanahan;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Menghimpun, mengolah, menganalisa data-data pemerintahan umum dibidang pengawasan, ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pertanahan;
  4. Melaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam wilayah Kota Metro sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
  5. Menyelenggarakan administrasi dan fasilitasi serta menghimpun hasil musyawarah pimpinan daerah dan rapat koordinasi tingkat kota sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi antar pimpinan daerah/satuan kerja terkait;
  6. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penetapan, perubahan, pemeliharaan batas daerah, nama daerah dan pemindahan ibukota daerah;
  7. Memfasilitasi proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan penyelesaian sengketa masalah pertanahan;
  8. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan instansi terkait;
  9. Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pertanahan sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanahan;
  10. Melaksanakan fasilitasi izin pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk tertib administrasi pengelolaan tanah;
  11. Melaksanakan inventarisasi, pengolahan data, menganalisa, penetapan toponimi dan pemetaan wilayah Kota Metro;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

1.1.2    Sub Bagian Bina Otonomi dan Kerjasama Daerah

Sub Bagian Bina Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang otonomi dan kerjasama daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang bina otonomi dan kerjasama daerah, penanggulangan bencana,  lembaga legislasi daerah dan tugas pembantuan;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
  3. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah serta bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada daerah;
  4. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  5. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagian urusan yang telah diserahkan kepada daerah serta menghimpun, mengolah data dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  6. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
  7. Menyiapkan bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan kerjasama daerah;
  8. Melaksanakan koordinasi, inventarisasi, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama daerah;
  9. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan perkotaan dan penyusunan strategi pembangunan kota;
  10. Melaksanakan koordinasi dan membina hubungan dengan lembaga DPRD dalam rangka penyelengaraan pemerintahan;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

1.1.3    Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang Kecamatan dan Kelurahan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan kebijakan dibidang pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
  3. Menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
  4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
  5. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
  6. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
  7. Melaksanakan pemantauan terhadap pengembangan dan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan dan Kelurahan;
  8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan/ Kelurahan;
  9. Melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas Kecamatan dan Kelurahan;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.


1.2    BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang agama dan kemasyarakatan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan serta pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
  1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga, dan bidang kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan serta agama dan kemasyarakatan;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain dibidang pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga, dan bidang kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan serta agama dan kemasyarakatan;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga, dan bidang kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan serta agama dan kemasyarakatan;
  4. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan serta  agama dan kemasyarakatan;
  5. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan serta bidang agama dan kemasyarakatan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1    Sub Bagian Agama dan Kemasyarakatan
  1. Sub Bagian Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang keagamaan dan kemasyarakatan,  dengan Menyusun bahan kebijakan dibidang keagamaan dan  kemasyarakatan;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Agama dan Kemasyarakatan;
  3. Melaksanakan penyiapan bahan dan data terkait pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
  4. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
  5. Melaksanakan koordinasi dan meningkatkan peran lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan;
  6. Meningkatkan kualitas, peran serta dan kesejahteraan tenaga pendidik dibidang keagamaan;
  7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang keagamaan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

1.2.2    Sub Bagian Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

Sub Bagian Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan program lintas sektoral dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan kebijakan dibidang kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan lintas sektoral;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan;
  3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  4. Menyiapkan bahan untuk mewujudkan pelayanan dan bantuan sosial serta memfasilitasi peningkatan kegiatan lembaga sosial;
  5. Mengkoordinasikan upaya peningkatan  peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, sosial, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
  6. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial;
  7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Badan/Lembaga Sosial dan korban bencana serta penanganan pengungsian bersama sektor terkait.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

1.2.3    Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Sub Bagian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas,  melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan kebijakan dibidang pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
  3. Menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan kebijakan dibidang pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak-anak dan remaja serta korban narkotika;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan rencana pemberian bantuan terhadap usaha-usaha masyarakat dibidang pendidikan, budaya, pemuda, dan olahraga;
  6. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan gerakan nasional orang tua asuh dan pengawasan pemberian bantuan terhadap anak asuh;
  7. Menyelenggarakan kegiatan keolahragaan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  8. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan pengembangan dibidang kebudayaan yang meliputi kesenian, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta aliran kepercayaan;
  9. Menyiapkan bahan pembinaan dan mengkoordinasikan pengembangan seni budaya dan bahasa daerah;
  10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan pemetaan/zoning, pencarian, pemantapan, pemindahan, pengadaan, pengamanan dan kepemilikan benda cagar alam budaya serta persyaratan penelitian arkheologi;
  11. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat budaya dan kesenian rakyat;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
    
1.3    BAGIAN PROTOKOL

Bagian Protokol mempunyai tugas, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan keprotokolan, agenda dan kegiatan pimpinan serta administrasi perjalanan dinas pimpinan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyiapan dan pelaksanaan urusan keprotokolan Walikota serta penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah;
  2. Penyusunan agenda kegiatan dan penyiapan administrasi kegiatan Walikota;
  3. Penyiapan administrasi perjalanan dinas Walikota;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dalam rangka agenda kegiatan Walikota;
  5. Pelaksanaan peliputan dan mendokumentasikan kegiatan resmi Pemerintah Kota;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1    Sub Bagian Administrasi Pimpinan

Sub Bagian Administrasi Pimpinan  mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan administrasi, ketatausahaan dan pengendalian perjalanan dinas pimpinan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Pimpinan;
  2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi surat-menyurat dan ketatausahaan Walikota;
  3. Menyiapkan dan mengkoordinasikan administrasi perjalanan dinas Walikota dan pejabat yang diperintah;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan kunjungan Walikota;
  5. Menyiapkan bahan/materi dan kelengkapan lainnya yang berhubungan dengan kunjungan kerja Walikota;
  6. Mengkoordinasikan laporan perjalanan dinas Walikota dan pejabat yang diperintah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

1.3.2    Sub Bagian Tamu
Sub Bagian Tamu mempunyai tugas, melaksanakan pengaturan dan pelayanan tamu pimpinan dan daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tamu;
  2. Menerima dan memberikan layanan tamu-tamu pimpinan;
  3. Melaksanakan pengaturan tamu-tamu pimpinan;
  4. Menerima dan memberikan layanan tamu-tamu pemerintah daerah;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai acara penerimaan, penjemputan, pendampingan serta persiapan lainnya;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

1.3.3    Sub Bagian Acara
Sub Bagian Acara  mempunyai tugas, melaksanakan protokoler,  pengaturan dan pengendalian acara Walikota, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Acara;
  2. Melaksanakan pengaturan keprotokoleran Walikota;
  3. Menginventarisasi rangkaian kegiatan Walikota;
  4. Menyusun dan mengendalikan agenda kegiatan Walikota;
  5. Melaksanakan penjadwalan rangkaian kegiatan Walikota;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan sambutan, pidato, arahan Walikota dan sejenisnya;
  7. Melaksanakan pengaturan lokasi, personil pendukung, sarana dan prasarana pendukung lainnya;
  8. Melaksanakan peliputan dan mendokumentasikan kegiatan resmi Pemerintah Kota;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.    ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas, membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang perekonomian dan pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan  menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan pembangunan;
  2. Pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perekonomian dan pembangunan;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian/analisis pengembangan perekonomian dan pembangunan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.    BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perekonomian produksi, perekonomian umum dan pengembangan perekonomian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian administrasi perekonomian menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang pertanian, koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan, pasar dan perhubungan serta BUMD;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain dibidang Perekonomian Produksi, Perekonomian Umum serta Pengembangan Perekonomian Daerah antara lain pertanian, koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan, pasar dan perhubungan serta BUMD;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pertanian, koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan, pasar dan perhubungan serta BUMD;
  4. Pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis mengenai pembinaan dibidang Perekonomian Produksi, Perekonomian Umum serta Pengembangan Perekonomian Daerah;
  5. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dibidang Perekonomian Produksi, Perekonomian Umum serta Pengembangan Perekonomian Daerah;
  6. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan dibidang Perekonomian Produksi, Perekonomian Umum serta Pengembangan Perekonomian Daerah;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1    Sub Bagian Perekonomian Produksi
Sub Bagian Perekonomian Produksi mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang produksi pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut ;
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perekonomian Produksi;
  2. Menyusun bahan kebijakan daerah  dibidang peningkatan produksi pertanian, tanaman pangan, dan holtikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan;
  3. Mencari, menghimpun dan mengolah dan mengkaji data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan;
  4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang produksi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang  usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan prasarana perekonomian rakyat;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.1.2    Sub Bagian Perekonomian Umum
Sub Bagian Perekonomian Umum mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan dan pasar serta perhubungan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perekonomian Umum;
  2. Menyusun bahan kebijakan daerah  dibidang pembinaan koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan dan pasar serta perhubungan;
  3. Menghimpun dan mengolah bahan/data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bidang koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan dan pasar serta perhubungan;
  4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan dan pasar serta perhubungan  petunjuk pemecahan masalah;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.1.3    Sub Bagian Pengembangan Perekonomian
Sub Bagian Pengembangan Perekonomian mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan perekonomian, penanaman modal dan pelayanan perizinan, pertambangan dan energi, pengembangan pariwisata dan badan usaha milik daerah, dengan pejabaran tugas :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengembangan Perekonomian;
  2. Menyusun bahan kebijakan daerah  dibidang pengembangan perekonomian, penanaman modal dan pelayanan perizinan, pertambangan dan energi, pengembangan pariwisata dan Badan Usaha Milik Daerah;
  3. Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengembangan perekonomian, penanaman modal dan pelayanan perizinan, pertambangan dan energi, pengembangan pariwisata, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan perekonomian, pertambangan dan energi, pengembangan pariwisata, dan Badan Usaha Milik Daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  5. Melaksanakan pengendalian kegiatan usaha dalam rangka peningkatan perekonomian di daerah;
  6. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem   Perekonomian (Non Moneter);
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

2.2.    BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang administrasi program, pengendalian dan analisis, evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan  fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan;
  4. Pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis mengenai pembinaan dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan;
  5. Pengumpulan bahan koordinasi dan menyusun administrasi pembangunan;
  6. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan, serta pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan;
  7. Pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
  8. Penginventarisasian data sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun;
  9. Pelaksanaan monitoring/pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  10. Penyusunan dan pendistribusian data pembangunan dalam rangka memberikan informasi pembangunan secara keseluruhan;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1    Sub Bagian Administrasi Program
Sub Bagian Administrasi Program mempunyai tugas melaksanakan  penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Program;
  3. Menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan kebijakan dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan;
  4. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan teknis dibidang administrasi program pembangunan daerah;
  5. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi program pembangunan daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  6. Melakukan koordinasi  kegiatan penyusunan administrasi program pembangunan daerah yang dibiayai Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN dan bantuan pembangunan daerah lainnya;
  7. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi Administrasi Program Pembangunan Daerah;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
2.2.2    Sub Bagian Pengendalian
Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas, melaksanakan  kegiatan inventarisasi permasalahan, monitoring terhadap semua kegiatan pembangunan serta melakukan penatausahaan permasalahan kegiatan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan pengendalian kebijakan  pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pengendalian;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk Pelaksanaan pengendalian kegiatan;
  4. Melakukan pemantauan/Monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN dan Dana Pembangunan Daerah lainnya;
  5. Melakukan penatausahaan permasalahan dalam rangka pengendalian kegiatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap penyelesaian pekerjaan.
  6. Melaksanakan pengendalian Administrasi Pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
2.2.2    Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas, melaksanakan penelaahan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan laporan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum, litbang, statistik dan perencanaan pembangunan;
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelaporan;
  4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah serta menyampaikan ke instansi lainnya;
  5. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun;
  6. Menyiapkan bahan  dalam rangka menyelenggarakan ekspose hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
 
3.    ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas, membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang organisasi, hukum, keuangan, perlengkapan  dan aset serta umum.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang organisasi, hukum, keuangan, perlengkapan  dan aset serta umum;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang organisasi, hukum, keuangan, perlengkapan  dan aset serta umum;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian, pendidikan, pelatihan, pendapatan daerah dan kearsipan;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi, hukum, keuangan, perlengkapan  dan aset serta umum;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1    BAGIAN ORGANISASI
Bagian Organisasi mempunyai tugas, melaksanakan  penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pemberdayaan aparatur.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pemberdayaan aparatur;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai dan kearsipan;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai dan kearsipan;
  4. Pelaksanaan penataan dan penatalaksanaan kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  5. Penyelenggaraan urusan kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;
  6. Penyusunan perencanaan dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah;
  7. Pengkoordinasian penyusunan tatalaksana Peraturan Daerah;
  8. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pemberdayaan aparatur;
  9. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pemberdayaan aparatur;
  10. Pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Daerah;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.1    Sub Bagian Kelembagaan

Sub Bagian Kelembagaan  mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang pembinaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kelembagaan;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah;
  3. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
  4. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  5. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Melakukan pembinaan teknis penyusunan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  8. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  9. Melakukan pembinaan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan  analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Perangkat Daerah;  
  11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.1.2    Sub Bagian Tata Laksana

Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan, pemantauan dan evaluasi  kebijakan pemerintah daerah dibidang penatalaksanaan organisasi perangkat daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Laksana;
  2. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang penatalaksanaan organisasi perangkat daerah;
  3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  4. Melaksanakan penatalaksanaan kelembagaan;
  5. Melaksanakan penyusunan tata laksana peraturan daerah;
  6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan;
  7. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penerapan  standar pelayanan minimal;
  8. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
  9. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.1.3    Sub Bagian Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur

Sub Bagian Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah serta pembinaan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan pemerintah daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur;
  2. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan pemberdayaan aparatur;
  3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  4. Melaksanakan monitoring dan pembinaan disiplin aparatur pemerintah daerah;
  5. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;
  6. Melaksanakan urusan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.2    BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan data dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi dan dokumentasi hukum.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi dan dokumentasi hukum;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi dan dokumentasi hukum;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi dan dokumentasi hukum;
  4. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi dan dokumentasi hukum;
  5. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi dan dokumentasi hukum;
  6. Pengundangan, sosialisasi dan pendokumentasian produk hukum daerah;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.2.1    Sub Bagian Perundang-undangan

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mempelajari, meneliti, merumuskan, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan, kebijakan daerah serta mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Perundang-undangan;
  2. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan;
  3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang produk hukum daerah;
  5. Melaksanakan kajian hukum dan perundang-undangan/produk hukum daerah serta hal-hal yang menimbulkan kontak sosial antar warga masyarakat sebagai bahan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan sosial;
  6. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perundang-undangan/produk hukum daerah;
  7. Melaksanakan penelaahan, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan/produk hukum daerah, kebijakan daerah serta mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
  8. Memberikan penomoran produk-produk hukum daerah;
  9. Melakukan  koordinasi dengan unit satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
  10. Melaksanakan sosialisasi,  pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan hukum/undang-undang/produk hukum daerah;
  11. Mengkonsultasikan kepada pemerintah Propinsi dan Pusat tentang produk hukum daerah yang sedang diproses dan atau telah disahkan;
  12. Menerbitkan lembaran daerah  dalam rangka pengundangan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.2.2    Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menghimpun, mengolah data, memberikan pelayanan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;
  3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  4. Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM;
  5. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang bantuan hukum dan HAM;
  6. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM, menyiapkan bahan pemecahan masalah dan langkah-langkah dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum;
  7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. Mempelajari pelaksanaan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM;
  9. Mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian permasalahan hukum;
  10. Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pegawai dalam lingkungan pemerintah yang tersangkut perkara kedinasan;
  11. Mewakili pemerintah daerah dan atau pejabat di lingkungan pemerintah daerah didalam menyelesaikan perkara perdata dan TUN;
  12. Mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;
  13. Melaksanakan pendataan dibidang kenotariatan;
  14. Melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat dan Bintek bantuan hukum dan PTUN, penyelesaian sengketa/perkara serta  PPNS;
  15. Mengajukan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri;
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.2.3    Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi

Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun, memelihara dan mengolah data, memberikan pelayanan informasi yang berhubungan dengan Administrasi dan Dokumentasi Hukum, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan dokumentasi hukum;
  2. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan/pedoman dan petunjuk teknis dibidang dokumentasi hukum;
  3. Melakukan pencatatan, membuat statistik dan katalog dibidang peraturan perundang-undangan;
  4. Menyiapkan, memelihara dan mengambil bahan-bahan dokumentasi hukum, pendokumentasian, pempublikasian dan penyebarluasan lembaran daerah dan produk-produk hukum serta penyiapan bahan dalam rangka memberikan pelayanan informasi perundang-undangan dan bidang hukum lainnya;
  5. Meregistrasi, mendokumentasikan  dan memberikan nomor perjanjian;
  6. Mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;
  7. Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  8. Melakukan urusan ketatausahaan Bagian;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3.3    BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN
Bagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan dibidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah;
  2. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi dibidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah;
  3. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan administrasi dibidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah;
  4. Penyelenggaraan administrasi keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.1    SUB BAGIAN ANGGARAN

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah , dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Merencanakan program kerja Sub Bagian Anggaran;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran unit kerja di Sekretariat Daerah;
  3. Mengkoordinasikan dengan unit kerja di Sekretariat Daerah tentang bahan pembahasan anggaran;
  4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran;
  5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perubahan anggaran;
  6. Memonitor pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) agar tidak melampaui pagu anggaran dan sesuai dengan kode rekening yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan  atasan sesuai tugas.

3.3.2    SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas, melaksanakan administrasi perbendaharaan dilingkungan Sekretariat Daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  3. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah;
  4. Menyiapkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Sekretariat Daerah;
  5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3.3.3    SUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI

Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas, melaksanakan pembukuan dan verifikasi keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan pembukuan keuangan Sekretariat Daerah;
  2. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja Sekretariat Daerah;
  3. Menyusun laporan realisasi keuangan Sekretariat Daerah;
  4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas  
    
3.4    BAGIAN UMUM
Bagian Umum mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan data di bidang ketatausahaan, rumah tangga dan urusan dalam.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bagian umum mempunyai fungsi :
  1. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan dibidang ketatausahaan, rumah tangga dan urusan dalam;
  2. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dibidang ketatausahaan, rumah tangga dan urusan dalam;
  3. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan dibidang ketatausahaan, rumah tangga dan urusan dalam;
  4. Pelaksanaan inventarisasi dan pemenuhan kebutuhan barang dilingkungan Sekretariat Daerah;
  5. Pelaksanaan pemeliharaan barang dan registrasi kendaraan dilingkungan Sekretariat Daerah;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4.1    Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas,  melaksanakan tata usaha di Sekretariat Daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Bagian Umum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan barang keperluan kantor dan ATK di lingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan kebutuhan dan anggaran yang tersedia sebagai pedoman penyediaan;
  4. Mengendalikan penanganan surat menyurat dengan memberi arahan melalui kartu kendali agar surat ditangani dengan proses yang benar;
  5. Menghimpun arsip surat menyurat berdasarkan surat yang masuk agar arsip surat tersusun dengan rapi dan sistematis;
  6. Menyusun data inventaris barang yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah;
  7. Melaksanakan dan atau mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Daerah;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
3.4.2    Sub Bagian Rumah Tangga

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas, melaksanakan urusan rumah tangga pimpinan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga berdasarkan program kerja Bagian Umum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang Rumah Tangga;
  3. Merencanakan kebutuhan perlengkapan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dengan menyusun daftar kebutuhan berdasarkan hasil survey dan inventarisasi serta petunjuk atasan sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan;
  4. Menyiapkan perlengkapan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dengan melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah dinas;
  5. Menyiapkan kebutuhan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan berlaku untuk menunjang pelaksanaan urusan rumah tangga;
  6. Melaksanakan urusan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  7. Mengendalikan pemeliharaan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah beserta perlengkapannya;
  8. Mengendalikan kegiatan penanganan kebersihan di lingkungan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
3.4.3    Sub Bagian Urusan Dalam

Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam di lingkungan Sekretariat Daerah dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Urusan Dalam  berdasarkan program kerja Bagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang urusan dalam dilingkungan Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Merencanakan jamuan tamu daerah dengan menyusun daftar kebutuhan sebagai bahan acuan dalam pengadaan jamuan;
  4. Menyediakan jamuan tamu dengan melakukan pemesanan dan mengatur penempatan jamuan sesuai dengan kondisi tempat jamuan untuk kelancaran pelaksanaan jamuan;
  5. Mengendalikan pelaksanaan jamuan dengan melakukan pemesanan dan mengatur penempatan jamuan sesuai dengan kondisi tempat jamuan;
  6. Mengendalikan pelaksanaan jamuan tamu;
  7. Menyiapkan transportasi tamu dengan mengatur pemakaian kendaraan beserta pengemudi untuk kelancaran pelaksanaan jamuan tamu;
  8. Menyiapkan akomodasi tamu dengan melakukan pemesanan/pengaturan tempat penginapan untuk memberikan pelayanan terhadap tamu;
  9. Mengatur pemakaian kendaraan pool, operation room dan aula pemerintah kota dengan menempatkan jadwal pemakaiannya;
  10. Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak dilingkungan Sekretariat Daerah;
  11. Melaksanakan registrasi kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

STAF AHLI WALIKOTA

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan telaahan dan kajian mengenai hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Staf Ahli Walikota mempunyai fungsi :
  1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota;
  2. Penyusunan telaahan dan kajian;
  3. Fasilitasi penelaahan dan kajian;
  4. Koordinasi dan konsultasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian;
  5. melaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

1.    STAF AHLI WALIKOTA BIDANG HUKUM DAN POLITIK

Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan dan kajian mengenai hukum dan politik, mencakup:
a.    Penelaahan dan kajian mengenai hukum yang meliputi :
  1. Produk hukum daerah;
  2. Penerapan produk hukum daerah;
  3. Sengketa hukum daerah;
  4. Hak-hak azasi manusia;
  5. Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  6. Singkronisasi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
b.    Penelaahan dan kajian mengenai politik yang meliputi :
  1. Perkembangan politik di daerah;
  2. Implikasi perkembangan dan situasi politik;
  3. Perkembangan dan tugas Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Politik lainnya;
  4. Pelaksanaan Demokrasi Politik;
  5. Dinamika dan gejolak politik;
  6. Upaya membangun demokrasi dalam kehidupan berpolitik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang hukum dan politik;
  2. Fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang hukum dan politik;
  3. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam kebijakan hukum dan politik;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan funsinya.

2.    STAF AHLI WALIKOTA BIDANG PEMERINTAHAN

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan dan kajian mengenai pemerintahan, mencakup:
a.    Penelaahan dan kajian mengenai Pemerintahan Umum yang meliputi:
  1. Ketataprajaan;
  2. Hubungan dengan instansi vertikal;
  3. Ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah;
  5. Perubahan rupa bumi dan toponomi;
  6. Pertanahan;
  7. Administrasi kependudukan;
  8. Pencatatan Sipil;
  9. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
  10. Tugas-tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah atau Gubernur kepada Walikota.

b.    Penelaahan dan kajian mengenai Pemerintahan Daerah yang meliputi :
  1. Penyelenggaraan otonomi daerah;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan implementasi pembagian urusan pemerintahan;
  3. Kerjasama antar daerah dengan luar negeri dan badan hukum lainnya;
  4. Pemilihan Kepala Daerah;
  5. Penerimaan Daerah;
  6. Produk Walikota di bidang Otonomi Daerah;
  7. Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan;
  8. Peningkatan kapasitas dan pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat;
  9. Tugas-tugas desentralisasi lainnya.

c.     Penelaahan dan kajian mengenai Pemerintahan Kelurahan yang meliputi :
1)    Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
2)    Pendidikan dan latihan / job training Perangkat Kelurahan;
3)    Administrasi Pemerintahan Kelurahan;
4)    Pengembangan Kelurahan;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
a.    Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
b.    Fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang pemerintahan;
c.    Pemberian saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam kebijakan pemerintahan;
d.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.    STAF AHLI WALIKOTA BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan dan kajian mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan  mencakup :
a.    Penelaahan dan kajian mengenai ekonomi yang meliputi :
1)    Pembangunan perekonomian umum;
2)    Pembangunan perekonomian produksi;
3)    Pembangunan pengembangan perekonomian dan penanaman modal;
4)    Pembangunan perekonomian strategis.

b.    Penelaahan dan kajian mengenai keuangan yang meliputi :
1)    Pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaanya ;
2)    Sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui pinjaman daerah;
3)    Pembinaan hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan;
c.    Penelaahan dan kajian mengenai pembangunan meliputi :
1)    Pembangunan Sosial Ekonomi;
2)    Pembangunan Sosial Budaya;
3)    Pembangunan Infrastruktur;
4)    Pembangunan Sektor Strategis.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
a.    Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
b.    Fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
c.    Pemberian saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penelaahan dan pengkajian masalah ekonomi, keuangan dan pembangunan.
d.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.    STAF AHLI WALIKOTA BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan dan kajian mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia, mencakup:
a.    Penelaahan dan kajian mengenai kemasyarakatan yang meliputi:
1)    Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pembangunan potensi;
2)    Perkembangan partisipasi masyarakat;
3)    Pembinaan dan pelestarian kelembagaan adat, seni budaya dan nilai-nilainya;
4)    Pemantapan ketahanan masyarakat;
5)    Pemberdayaan masyarakat;
b.    Penelaahan dan kajian mengenai Sumber Daya Manusia yang meliputi :
1)    Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia masyarakat;
2)    Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
3)    Kerjasama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia masyarakat dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Staf Ahli Walikota Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
a.    Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
b.    Fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
c.    Pemberian saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
d.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Ahli dibantu tenaga staf yang bertugas memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dalam pelayanan administrasi Staf Ahli Walikota, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:
a.    Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar, pengarsipan data, pencatatan, pengetikan, ekspedisi dan pengantaran surat;
b.    Mengatur penerimaan tamu dan tugas-tugas keprotokolan tertentu;
c.    Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lainnya;
d.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


   
m0qoZ
 

metrokota 05-03-2013 01:27:49
mas ali, alamat kantor walikota metro di Jl. Jend. AH Nasution No.03 Kota Metro

Ali Fajarudin 04-03-2013 10:43:08
Mohon Informasi Alamat Kantor Walikota Metro. Terimakasih

AS 31-10-2012 04:15:34
daftar nama pejabat di Sekretariat Daerah kok gak ada?


Halaman : 1 Next->
Agenda SKPD
Pencarian Data
Kata Kunci :

Jenis Data :

Statistik Pengunjung
Online : 5 Users
Tot Hits : 1291867 Hits
Hari Ini : 351
Kemarin : 1810
Bulan Ini : 30036
Tahun Ini : 345089
Total : 988170
Berita : 174
Artikel : 11
Komentar : 214
Gall Foto : 97
File : 58
Halaman : 132
Jajak Pendapat
Polling Management
Bagaimanakah pendapat anda tentang penyampaian informasi Pemerintah Kota Metro melalui website in
Sudah memenuhi harapan pengunjung
445(25.0%)
TOTAL1781